Tugas 3

Contoh Kasus:

• Pemilu (pemilihan umum) di Indonesia yang memerlukan CBIS untuk mengembangkan kondisi sistem ke sistem yang diinginkan.
• Perbandingan penggunaan ICT dalam pemilu di berbagai negara

Penerapan Sistem CBIS  dalam pemilu di Indonesia

Sistem Informasi Berbasis Komputer atau Computer Based Information System (CBIS) merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Beberapa istilah yang terkait dengan CBIS antara lain adalah data, informasi, sistem, sistem informasi dan basis komputer. (yulid, 2011)

Dalam pengembangan sistem CBIS kali ini, saya mengambil kasus yaitu berkaitan dengan Pemilu di Indonesia khususnya sistem pemungutan suara, perhitungan, serta pengarsipan data berbasis teknologi informasi.

Pemilu merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.  

Pemilu dilakukan dengan melakukan pemungutan suara yang dilakukan di tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara) dimana masyarakat sebagai pemilih yang memberikan hak suara untuk memilih calon pemimpin atau calon pejabat negara. 

Dalam pengembangan sistem , pemilu membutuhkan CBIS dalam pelaksanaannya, yakni untuk penghematan waktu (time saving), penghematan biaya (cost saving), peningkatan efektivitas (effectiveness), pengembangan teknologi (technology development), pengembangan personel akuntansi (accounting staff development). 

Dalam tatanan kehidupan berdemokrasi di suatu negara, setiap warganya tentu memiliki keberagaman sikap dalam penyampaian pendapat guna penyaluran aspirasinya kepada suatu lembaga legislatif yang konstitusional. Bentuk konkrit dan yang sering kita jumpai adalah dalam pemilihan umum, misalnya untuk memilih Walikota dan wakilnya. Sistem pemilihan umum yang selama ini kita gunakan masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang harus diminimalkan. 

Beberapa kelemahan dan kekurangan yang sering kita jumpai dalam pemilu antara lain :

• Dibutuhkan waktu yang lama dalam penghitungan suara di suatu daerah yang nantinya data jumlah suara tersebut akan dikirim ke pusat untuk dilakukakan penghitungan jumlah keseluruhan suara yang masuk dalam pemilihan, 
• SDM ( Sumber Daya Manusia ) sebagai petugas penghitung suara menjadi lebih sulit karena penghitungan dilakukan secara manual dan satu per satu, 
• Adanya masalah kerusakan ( Robek ) Surat Suara karena kesalahan prosedur pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang menyebabkan suara tidak sah dan merugikan baik dari pihak pemilih karena aspirasinya tidak tersalurkan maupun dari pihak calon Walikota dan Wakilnya karena suara yang seharusnya masuk untuk mendukung calon Walikota dan Wakilnya tersebut tidak ikut terhitung karena rusak ( tidak sah ). 

Di lansir dalam website detik.com, pada pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 9 sistem teknologi informasi hanya sebagai penunjang proses pemilu. karena dalam penentuan perhitungan suara adalah penghitungan berjenjang secara manual.

Ada 9 sistem teknologi informasi sebagai penunjang pemilu, antara lain :

• Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)
• Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilih)
• Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih)
• Silon (Sistem Informasi Pencalonan)
• Silogdis (Sistem Informasi Logistik dan Distribusi)
• Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara)

Kemudian 3 lainnya adalah Sistem Informasi Arsip Digital, Sistem Informasi Kepegawaian dan Penyelenggara Pemilu, dan Sistem Informasi Manajemen tentang arsip dan barang atau Simak BMN. 

Pembentukan sistem teknologi informasi ini bekerja sama dengan BPPT untuk mereview sistem tersebut sebelum digunakan secara resmi oleh KPU. Sistem Informasi yang disiapkan adalah software. Sistem ini dibuat dengan harapan dapat membantu proses pemilu menjadi lebih cepat dan data pemilih bisa terekam secara akurat dan kompeherensif.

Penulis : Putri Masturina

Referensi:

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum

http://eprints.dinus.ac.id/5273/1/14187.pdf

https://arsy22.blogspot.co.id/2016/09/peranan-cbis-dalam-sebuah-organisasi.html

https://news.detik.com/berita/2227503/ini-9-sistem-teknologi-informasi-milik-kpu-penunjang-pemilu-2014

Perbandingan Penggunaan ICT dalam Pemilu di Berbagai Negara.

Kali ini saya ingin membahas model penggunaan teknologi informasi (ICT) yang mungkin diterapkan pada sebuah penyelenggaraan pemilu di setiap tahapannya, serta contoh kasus penggunaannya di setiap negara. Salah satu model penggunaan teknologi informasi pada pemilu berikut ini dikenal dengan istilah e-voting. Jika di indonesia pemungutan suara masih dilakukan secara manual, di berbagai negara di dunia telah menerapkan pemilu berbasis ICT yaitu dengan E-voting. 

Alasan Penggunaan ICT Di Dalam Pemilu, Antara Lain:

Transparency

Sebagian negara menerapkan ICT dengan maksud untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu, sebagian juga berpendapat bahwa tidak harus semua aspek dari pemilu harus diketahui oleh umum misal dalam hal voting.

Efficiency

Penggunaan ICT adalah murah, e-voting = penghematan apakah anda setuju ?  kesimpulan nya, jika model pemilu dalam sebuah negara tidak berubah-ubah (misal : jumlah calon, cara memberikan tanda, dll) dan ICT bisa digunakan multi years, dan penyimpanan (warehousing) sudah baik dan memadai mungkin benar bahwa ICT dapat menghemat pengeluaran negara, tidak terlepas bahwa investasi tetap mahal.

Inclusiveness

Penggunaan ICT dalam setiap tahapan pemilu setidaknya dapat menyelesaikan beberapa permasalah dalam pemilu secara bersamaan, sebagai contoh penggunaan e-voting atau alat penghitung suara di TPS setidaknya harus dapat mempersingkat waktu penghitungan serta menyederhanakan pendistribusian hasil ke tingkat pusat (kpud).  

Voter Convenience 

Tujuan utama dari setiap inovasi adalah membuat pemilih (customer) merasa nyaman, penggunaan ICT namun terkesan mempersulit sebagian atau seluruh pemilih atau stakeholder lain seperti partai, sebaiknya dihindari atau dievaluasi. 

Accuracy

Penggunaan ICT dibidang pemilu akan meningkatan ke akuratan hasil serta akuntabilitas, meniadakan atau memperkecil interaksi antar manusia didalam sistem dapat menurunkan tingkat penyelewengan data.   

Multilingual

Hal ini sangat cocok sekali dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak sekali bahasa daerah, ICT dapat menyelesaikan permasalah 'roaming' bahasa, dengan penggunaan teknologi informasi pemilih (stakeholder) yang kurang nyaman menggunakan bahasa indonesia(standard) dapat mengganti dengan bahawa lain dimana mereka merasa nyaman terhadapnya. contoh kasus : WNA.

Beberapa negara yang telah diklasifikasikan menurut tingkat penggunaan ICT di hari pemungutan suara (e-voting dan counting) :

Level Penggunaan ICT Di Beberapa Negara

I-Voting Di Negara Estonia

Salah satu negara yang melakukan inovasi terdepan dalam bidang pemilu adalah estonia, bukan lagi menggunakan embeded divice di TPS namun bahkan bisa dilakukan melalui PC kita dirumah dan di kantor melalui Internet. Sedikit pembahasan mengenai i-voting yang ada di estonia, dalam pemilu terakhir estonia memiliki jumlah pemilih sekitar 899.793 dengan tingkat partisipasi 64.2% (lebih rendah dari tingkat partisipasi di pileg tahun 2014), pemilih harus mendownload aplikasi melalui website KPU estonia, kemudian memverifikasi ID melalui HP atau email, setelah mendapatkan ID pemilih maka pemilih dapat memberikan suaranya melalui website resmi KPU estonia, Pemerintah estonia meng-klaim bahwa semua data yang dikirim ke server KPU estonia telah di enkripsi dan aman dari gangguan peretas, dan kunci (enkripsi) hanya dapat dibuka oleh KPU estonia.

Tren Penggunaan ICT Pada Pemilu Amerika

Berbicara mengenai implementasi ICT mari kita lihat tren yang terjadi pada pemilu di Amerika, sebagai gambaran, Amerika saat ini menggunakan beberapa model pemberian suara ada yang menggunakan e-voting, ada yang menggunaka punch mechines (seperti mesin pelobang kertas), ada juga yang menggunakan kertas dengan memberikan tanda, hampir disetiap negara bagian memiliki aturan sendiri dan aturan tersebut sangat mempengaruhi model apa yang bisa implementasikan di negara bagian tersebut. 

Bagaimana Jika Model ICT Di Terapkan Dalam Pemilu Indonesia?

Kapan sebaiknya model ICT di terapkan dalam tahapan kepemiluan kita ? pertanyaan ini akan menghasilkan jawaban yang bermacam-macam tergantung kepada siapa kita bertanya. Namun, apabila hal berikut sudah dapat dijawab oleh stakeholder kita, itulah saat yang tepat ICT diimplementasi di pemilu kita.

1. Pada saat, semua masalah telah dipetakan dan diidentifiaksi.
2. Pada saat, ICT benar-benar diharapkan dapat menyelesaikan masalah.
3. Pada saat, semua stakeholder (KPU, DPR, Pemerintah, Masyarakat) telah sepakat, mungkin perlu dilakukan uji publik.
4. Pada saat, telah dilakukan kajian fisik dan finansial.

Persiapan sebelum implementasi ICT dalam pemilu

• Model seperti apa yang akan dipakai, dan tahap mana yang akan dipakai. apakah akan menggunakan model full atau setengah mesin dan setengah manusia.
• Lakukan sebuah uji petik.
• Lakukan secara bersama-sama diseluruh wilayah dengan tipikal geografi dan latar belakan masyarakat yang berbeda.
• Tentukan mekanisme backup, apabila memungkinkan secara manual, pada saat terjadi bencana

Source: http://www.hompimpa.id/2017/05/ICT-Pemilu.html